Pemberantasan Korupsi Terancam

Pemberantasan korupsi menghadapi ancaman. Ini terlihat setelah sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keabsahan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Antasari Azhar diberhentikan sementara oleh Presiden.

Antasari adalah Ketua KPK. Ia diberhentikan sementara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (7/5), karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Tangerang, Banten, 14 Maret.

BPK Diaudit KAP Wisnu B Soewito & Rekan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pasal 32 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik. Memenuhi amanat tersebut, pada 12 Mei 2009, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B Soewito & Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2008.
Sesuai dengan UU, sebelumnya diusulkan tiga KAP dari BPK dan tiga KAP dari Departemen Keuangan. Pada tahap awal seleksi, BPK mengundang tujuh KAP terbaik yang mengikuti seleksi KAP tahun 2007 dan 2008. Dari jumlah tersebut, ditetapkan tiga KAP yang akan diusulkan ke DPR, yaitu KAP Wisnu B Soewito & Rekan, KAP Hadori Yunus & Rekan, dan KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, melalui surat Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie, tanggal 23 Februari 2009.
Sedangkan Departemen Keuangan melalui surat Menteri Keuangan tanggal 25 Februari 2009, juga mengajukan tiga usulan KAP kepada DPR, yaitu KAP Suyatna, Mulyana & Rekan, KAP Mulyamin Sensi Suryanto, dan KAP Sugeng, Sjahriar & Rekan. Sesuai dengan UU, setelah Departemen Keuangan dan BPK mengajukan usulannya, maka DPR melakukan fit and proper test terhadap enam calon KAP tersebut, dan menetapkan KAP Wisnu B Soewito & Rekan sebagai pemenang.
KAP Wisnu B Soewito & Rekan memiliki masa kerja selama tiga bulan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK. Hasil pemeriksaan akan diserahkan ke lembaga perwakilan dan pemerintah. (sumber: bpk.go.id, 30 May 2009)

Kekritisan Prasetyantoko

Banyak temannya bertanya mengapa ia mau berbicara di forum organisasi nonpemerintah yang anti-Bank Pembangunan Asia atau ADB. Dr A Prasetyantoko (35) menjawab, ”Saya setuju dengan misi teman-teman yang anti-ADB karena ’software’ ADB adalah ’software’ institusi keuangan pada umumnya yang basisnya proyek.”

AKUNTAN PUBLIK/KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERDAFTAR DI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK)

Berdasarkan keputusan BPK tentang persyaratan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang melakukan pemeriksaan keuangan negara, berikut ini terdapat 48 KAP yang telah diverifikasi dan memenuhi syarat untuk melakukan pemeriksaan keuangan negara.

kap-terdaftar-bpk-mei-09

Tips Mencari Dokumen (pdf,doc,xls,ppt) di Internet

Salah satu fitur Google untuk mencari dokumen/publikasi, baik dalam bentuk PDF, DOC, XLS atau PPT (Power point) adalah dengan menambahkan filetype. Misalnya: Pemrograman komputer filetype:pdf, untuk mencari dokumen tentang pemrograman dalam bentuk pdf.

Sebenarnya ada beberapa (tips) cara lain yang lebih mudah dan tidak perlu memasukkan tipe file satu persatu.

Daftar Virus Scanner Gratis dan Portable

Ada saat ketika komputer terinfeksi virus, malware, trojan dan sejenisnya, Antivirus yang terinstall di komputer tidak bisa menangani. Sebelum mengambil jalan pintas “Install Ulang”, alternatifnya bisa menggunakan Virus Scanner Gratis dan Portable yang telah dibuat vendor-vendor antivirus/keamanan terkemuka.

Berikut Daftar Virus Scanner Gratis dan Portable yang dapat digunakan untuk melakukan scan dan membersihkan komputer yang sudah terlanjur terinfeksi Virus.

Hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Papua

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang
Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)
bertugas memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Papua Tahun 2007 sesuai
dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

laporan-audit-lkpd-provinsi-papua-semester-ii