Menegakkan Kedaulatan Pasar Modal

Krisis finansial Amerika Serikat yang merambat ke berbagai penjuru dunia sungguh sebuah ironi. Perekonomian Indonesia yang sebelumnya membubung tinggi kini berbalik arah. Indeks saham dan nilai tukar rupiah terpuruk dalam. Likuditas perbankan mengering.

Saat membuka perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia 2 Januari lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono optimistis indeks harga saham gabungan tahun 2008 akan tumbuh minimal 30 persen, bahkan lebih.

Akuntansi Pemerintahan:Perbedaan Dengan Akuntansi Bisnis

Karakteristik organisasi pemerintahan berbeda dengan organisasi bisnis. Hal ini berimplikasi pula terhadap praktik akuntansi yang berlaku di kedua organisasi tersebut. Beberapa perbedaan mendasar tersebut berkaitan dengan aspek kepemilikan, mekanisme pertanggungjawaban, standar akuntansi, pendekatan pencatatan, dan regulasi. Berikut penjelansannya:

Istilah Teknis Auditing di Lingkungan Pemerintah

Banyaknya istilah teknis auditing yang digunakan oleh berbagai pihak yang menyangkut atau berkaitan dengan pengawasan. Istilah tersebut terkadang sulit untuk dimengerti atau dipahami karena rujukannya yang kurang jelas, dan acapkali istilah yang berbeda digunakan untuk pekerjaan yang sama. Sementara suatu istilah dapat berbeda pengertiannya di antara pemakai atau bahkan di antara pedoman audit yang berlaku.

Daerah Kurang Inisiatif

Hingga saat ini, baru 183 pemerintah daerah (pemda) dari 500 pemda provinsi ataupun kabupaten/kota yang telah menerapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Padahal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah merilis program tersebut sejak beberapa tahun lalu.

BEI Ajak Pelaku Manfaatkan Krisis sebagai Peluang

Otoritas Bursa Efek Indonesia mengajak pelaku pasar modal memanfaatkan krisis keuangan sebagai peluang berinvestasi. Hal itu bisa dilakukan jika investor menerapkan teknik-teknik mengelola investasi dan risiko dengan baik.

Cuma Satu Persen Laporan Pemda Masuk Kategori Wajar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) masih mengecewakan dan merosot secara konsisten. Indikasinya, persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai baik atau masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian hanya satu persen.

KPK Minta Auditor Internal Cegah Kebocoran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta auditor internal pemerintah dapat mengidentifikasi berbagai tindak pidana yang dapat menyebabkan kebocoran keuangan negara. Dengan demikian, tindakan tersebut diharapkan dapat menutup celah kerugian negara.

“Ada 30 jenis tindak pidana yang mendorong kebocoran keuangan negara. Beberapa di antaranya adalah penyuapan, penggelapan, pemerasan .Auditor intemal harus dapat mengidentifikasi setiap tindakan tersebut,” ujar Direknir Pengawasan Internal KPK Chesna F Anwar di Jakarta kemarin.

Pemerintah Lamban Perbaiki Laporan Keuangan

pemerintah-lamban-perbaiki-lk1