BI Bantah Audit BPK

Bank Indonesia membantah sejumlah laporan dalam audit investigasi sementara yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai kasus Bank Century. Sementara itu, BPK diminta mempertajam fokus audit investigasinya terhadap aliran dana Bank Century.

Deputi Gubernur BI Budi Rochadi di Jakarta, Kamis (1/10), menjelaskan, sejumlah laporan audit investigasi yang disampaikan BPK ke DPR tidak benar.

BPK Harus Dukung Reformasi Birokrasi

Tekad pemerintah untuk mewujudkan tala kelola pemerintahan yang baik dan bersih mulai memperlihatkan hasilnya. Ini terlihat saat pidato kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di depan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), pekan lalu, al menyebutkan pemerintah berhasil menertibkan 39.477 rekening yang tersebar di berbagai kementerian dan institusi pemerintah dengan nilai Rp 35,9 triliun, US$238 juta, dan 2,9 juta Euro.

BPK Diaudit KAP Wisnu B Soewito & Rekan

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, pasal 32 ayat (1) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan bahwa pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan tahunan BPK dilakukan oleh akuntan publik. Memenuhi amanat tersebut, pada 12 Mei 2009, Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Wisnu B Soewito & Rekan untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK RI tahun 2008.
Sesuai dengan UU, sebelumnya diusulkan tiga KAP dari BPK dan tiga KAP dari Departemen Keuangan. Pada tahap awal seleksi, BPK mengundang tujuh KAP terbaik yang mengikuti seleksi KAP tahun 2007 dan 2008. Dari jumlah tersebut, ditetapkan tiga KAP yang akan diusulkan ke DPR, yaitu KAP Wisnu B Soewito & Rekan, KAP Hadori Yunus & Rekan, dan KAP Kanaka Puradiredja Suhartono, melalui surat Wakil Ketua BPK Abdullah Zainie, tanggal 23 Februari 2009.
Sedangkan Departemen Keuangan melalui surat Menteri Keuangan tanggal 25 Februari 2009, juga mengajukan tiga usulan KAP kepada DPR, yaitu KAP Suyatna, Mulyana & Rekan, KAP Mulyamin Sensi Suryanto, dan KAP Sugeng, Sjahriar & Rekan. Sesuai dengan UU, setelah Departemen Keuangan dan BPK mengajukan usulannya, maka DPR melakukan fit and proper test terhadap enam calon KAP tersebut, dan menetapkan KAP Wisnu B Soewito & Rekan sebagai pemenang.
KAP Wisnu B Soewito & Rekan memiliki masa kerja selama tiga bulan dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan tahunan BPK. Hasil pemeriksaan akan diserahkan ke lembaga perwakilan dan pemerintah. (sumber: bpk.go.id, 30 May 2009)

Laporan keuangan 4 pemda baik

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganugerahkan penghargaan kepada 17 departemen-/lembaga dan empat pemda untuk dua kategori penghargaan dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.

Pada kategori pertama yaitu penghargaan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2007 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), diberikan kepada 14 departemen/lembaga dan empat pemda.

Cuma Satu Persen Laporan Pemda Masuk Kategori Wajar

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) masih mengecewakan dan merosot secara konsisten. Indikasinya, persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai baik atau masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian hanya satu persen.

Tidak Adanya SPIP Lemahkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah

Penyebab tidak diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah karena masih dijumpai banyak kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kelemahan yang paling mendasar adalah tidak adanya sistem pengendalian intern.

Moratorium Freeport

Panitia Kerja (Panja) Freeport Komisi VII DPR merekomendasikan penghentian sementara (moratorium) operasi PT Freeport Indonesia selama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut. Operasi perusahaan tersebut baru berjalan normal setelah audit BPK tuntas.

Hentikan Operasi Freeeport

Audit investigatif antara lain menyangkut persoalan lingkungan. JAKARTA — Panitia Kerja Freeport Komisi VII DPR merekomendasikan penghentian sementara (moratorium) operasi PT Freeport Indonesia selama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit menyeluruh atas keuangan perusahaan tambang tersebut.