» POLING OPINI
» Galeri
» Tag
akuntan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan APBN audit audit fee bailout Bank Bank Century BBM BI BPK bursa Capital Ekonomi IFRS Indeks Persepsi Korupsi Inflow intermeso Keuangan Daerah Korupsi kredit krisis laporan keuangan Laporan Keuangan Pemda Likuiditas moratorium nilai tukar rupiah Opini pajak Pemekaran Pengawasan Intern Perbankan PSAK Resesi Rupiah salah saji sistem keuangan Sistem Pengendalian Internal soft skill suku bunga Tax Amnesty Umum Utang wajar tanpa pengecualian» Statistik
» maps.amung.us
» Komentar Terbaru
- Vino Satria Hidayat on Soal Ujian Akhir Semester Teori Portofolio dan Manajemen Investasi (TPMI) 2010
- Vino Satria Hidayat on intermezzo:Jika Wanita Diumpamakan Ikan, Kategori Ikan Apakah yang Jadi Favorit Anda?
- maurice dake on Intermeso:Saat Apple Melengserkan Microsoft dari Takhta Teknologi
- maurice dake on Pemekaran Melawan Efisiensi
- Tuti Mulyani on BPK Diaudit KAP Wisnu B Soewito & Rekan
- maurice dake on Dampak Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap Bisnis
» Arsip
- August 2010 (1)
- July 2010 (6)
- June 2010 (4)
- May 2010 (1)
- April 2010 (1)
- March 2010 (1)
- January 2010 (8)
- December 2009 (16)
- November 2009 (10)
- October 2009 (12)
- September 2009 (1)
- August 2009 (4)
- July 2009 (4)
- June 2009 (4)
- May 2009 (7)
- April 2009 (7)
- March 2009 (14)
- February 2009 (16)
- January 2009 (10)
- December 2008 (11)
- November 2008 (29)
- October 2008 (30)
Posts Tagged ‘Keuangan Daerah’
» posted on Saturday, May 8th, 2010 at 11:21 am by aaron
Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah Harus Dibenahi
Selama sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah tidak dibenahi, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) masih akan mendapatkan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh sebab itu, Undang-Undang No.34/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai payung hukum harus segera direvisi.
post a comment | filed under Keuangan Daerah | tags: Keuangan Daerah, Otonomi Daerah, Perimbangn Keuangan, Pusat dan Daerah
» posted on Saturday, February 14th, 2009 at 10:52 pm by aaron
Penetapan APBD 2009 Tanpa Harus Tunggu Pemeriksaan APBD 2008
Akhir-akhir ini muncul pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 2009 dikarenakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menunggu perhitungan final APBD TA 2008 dan harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan atas APBD TA 2008. Bahkan ada kutipan dari pejabat pemerintah daerah yang menyatakan hal tersebut secara terbuka di media massa.
post a comment | filed under Umum | tags: Keuangan Daerah
» posted on Wednesday, February 4th, 2009 at 8:40 pm by aaron
Pengelolaan Keuangan Pemda
Harian Kompas (2/2/2009) menurunkan sejumlah artikel yang melaporkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.
Berita-berita itu menyiratkan kesemrawutan pengelolaan keuangan negara pada tingkat daerah yang terfokus pada tiga hal. Pertama, tersendat- sendatnya pengajuan anggaran. Kedua, rendahnya daya serap anggaran. Ketiga, kelambatan lembaga-lembaga pemerintah di pusat dan daerah melaporkan keuangan secara tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah.
post a comment | filed under Umum | tags: Keuangan Daerah
» posted on Monday, February 2nd, 2009 at 5:37 pm by aaron
Keuangan Daerah Didera Banyak Masalah
Akibat banyaknya masalah yang mendera keuangan daerah, pencairan dana ke sektor riil menjadi terhambat. Dari 510 pemerintah daerah, hanya 156 yang memperoleh dana alokasi khusus.
Daerah lainnya dipastikan terlambat memperoleh dana alokasi khusus (DAK). Dengan demikian, pelaksanaan proyek atau program dipastikan terhambat dan akhirnya sumbangan pemerintah daerah terhadap perekonomian menjadi sangat minim.
post a comment | filed under Umum | tags: Keuangan Daerah
