Perimbangan Keuangan Pusat & Daerah Harus Dibenahi

Selama sistem perimbangan keuangan pusat dan daerah tidak dibenahi, laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) masih akan mendapatkan opini disclaimer (tidak menyatakan pendapat) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh sebab itu, Undang-Undang No.34/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai payung hukum harus segera direvisi.

Penetapan APBD 2009 Tanpa Harus Tunggu Pemeriksaan APBD 2008

Akhir-akhir ini muncul pemberitaan di media massa yang menyebutkan bahwa keterlambatan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( APBD) Tahun Anggaran 2009 dikarenakan Pemerintah Daerah (Pemda) harus menunggu perhitungan final APBD TA 2008 dan harus menunggu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selesai melakukan pemeriksaan atas APBD TA 2008. Bahkan ada kutipan dari pejabat pemerintah daerah yang menyatakan hal tersebut secara terbuka di media massa.

Pengelolaan Keuangan Pemda

Harian Kompas (2/2/2009) menurunkan sejumlah artikel yang melaporkan rendahnya kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Berita-berita itu menyiratkan kesemrawutan pengelolaan keuangan negara pada tingkat daerah yang terfokus pada tiga hal. Pertama, tersendat- sendatnya pengajuan anggaran. Kedua, rendahnya daya serap anggaran. Ketiga, kelambatan lembaga-lembaga pemerintah di pusat dan daerah melaporkan keuangan secara tepat waktu sesuai standar akuntansi pemerintah.

Keuangan Daerah Didera Banyak Masalah

Akibat banyaknya masalah yang mendera keuangan daerah, pencairan dana ke sektor riil menjadi terhambat. Dari 510 pemerintah daerah, hanya 156 yang memperoleh dana alokasi khusus.

Daerah lainnya dipastikan terlambat memperoleh dana alokasi khusus (DAK). Dengan demikian, pelaksanaan proyek atau program dipastikan terhambat dan akhirnya sumbangan pemerintah daerah terhadap perekonomian menjadi sangat minim.