Pejabat di Daerah Pun Terjerat Korupsi

Pandeglang kembali memanas. Unjuk rasa pemuda dan mahasiswa menjadi rutinitas mingguan dalam kurun waktu dua bulan terakhir. Masyarakat kembali turun ke jalan untuk mengawal jalannya persidangan terhadap mantan Bupati Pandeglang, Banten, A Dimyati Natakusumah yang tersandung kasus suap. 

Efek Century: Asing Pertanyakan Keamanan Investasi

Dampak kekisruhan politik terkait penyelamatan Bank Century membuat para investor asing mempertanyakan keamanan penyimpanan dana di Indonesia. Mereka mempertanyakan apakah otoritas fiskal dan moneter masih berani mengambil keputusan jika suatu saat terjadi krisis perbankan di dalam negeri.

Menurut Staf Khusus Menteri Keuangan Chatib Basri di Jakarta, Rabu (16/12), pertanyaan itu muncul karena hingga kini situasi global belum pulih sepenuhnya.

Kasus Century: Banyak Fakta Baru Terungkap

Kasus Bank Century semakin terang benderang. Dalam rapat konsultasi Panitia Angket Dewan Perwakilan Rakyat dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Rabu (16/12), banyak fakta baru terungkap.

Rapat dipimpin Ketua Pansus Idrus Marham dari Partai Golkar. Pimpinan BPK yang hadir lengkap, dipimpin Hadi Purnomo. Rapat berlangsung terbuka mulai pukul 10.20 sampai pukul 21.45. Rapat sempat diskors dua kali.

Pemberantasan Korupsi Terancam

Pemberantasan korupsi menghadapi ancaman. Ini terlihat setelah sejumlah anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat mempertanyakan keabsahan keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi setelah Antasari Azhar diberhentikan sementara oleh Presiden.

Antasari adalah Ketua KPK. Ia diberhentikan sementara oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Kamis (7/5), karena menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen di Tangerang, Banten, 14 Maret.

Saat Korupsi ‘Mengalir’ ke Daerah

Sejak adanya otonomi daerah, maka kekuasaan dan kewenangan pun terdesentralisasi ke daerah-daerah. Menurut teori, di mana ada kekuatan berkumpul, di situ ada kecendrungan untuk korup.

Otomatis, korupsi memang telah bergeser dari pusat ke daerah sejak adanya otonomi daerah. Sebab, penguasa daerah memiliki kewenangan untuk membangun daerahnya masing-masing. Kepala daerah juga memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan keuangan.

Dugaan Kerugian Negara Capai Rp 410 Miliar

Kejaksaan Agung telah menerima audit Badan Pengawas dan Pembangunan soal uang masyarakat yang ditarik selama sistem administrasi badan hukum dijalankan.

“Sementara ini kerugian negara kasus ini adalah 410 miliar Rupiah,” kata Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Marwan Effendy kepada wartawan, Kamis 22 Januari 2009.

Dugaan Korupsi:127 Kepala Daerah Diizinkan Diperiksa

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengizinkan 127 kepala daerah, baik gubernur, wali kota, maupun bupati, diperiksa karena terkait berbagai perkara, terutama korupsi. Demikian dikatakan Staf Khusus Presiden Bidang Pengaduan Sardan Marbun, Kamis (15/1), yang dihubungi dari Jakarta.