» POLING OPINI
» Galeri
» Tag
akuntan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan APBN audit audit fee bailout Bank Bank Century BBM BI BPK bursa Capital Ekonomi IFRS Indeks Persepsi Korupsi Inflow intermeso Keuangan Daerah Korupsi kredit krisis laporan keuangan Laporan Keuangan Pemda Likuiditas moratorium nilai tukar rupiah Opini pajak Pemekaran Pengawasan Intern Perbankan PSAK Resesi Rupiah salah saji sistem keuangan Sistem Pengendalian Internal soft skill suku bunga Tax Amnesty Umum Utang wajar tanpa pengecualian» Statistik
» maps.amung.us
» Komentar Terbaru
- maurice dake on Akuntabilitas Talangan Century
- maurice dake on Cuma Satu Persen Laporan Pemda Masuk Kategori Wajar
- Puspitaningrum on Final Audit Internal 2009
- evianti on Protected: Diskusi Skripsi
- Kusumawati Sitorus on Protected: Diskusi Skripsi
- Cornelia Matani on Protected: Diskusi Skripsi
» Arsip
- January 2010 (8)
- December 2009 (16)
- November 2009 (10)
- October 2009 (12)
- September 2009 (1)
- August 2009 (4)
- July 2009 (4)
- June 2009 (4)
- May 2009 (7)
- April 2009 (7)
- March 2009 (14)
- February 2009 (16)
- January 2009 (10)
- December 2008 (11)
- November 2008 (29)
- October 2008 (30)
Posts Tagged ‘Laporan Keuangan Pemda’
» posted on Friday, January 16th, 2009 at 10:15 pm by aaron
Laporan keuangan 4 pemda baik
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganugerahkan penghargaan kepada 17 departemen-/lembaga dan empat pemda untuk dua kategori penghargaan dalam mendorong perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Pada kategori pertama yaitu penghargaan BPK atas laporan keuangan tahun anggaran 2007 dengan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), diberikan kepada 14 departemen/lembaga dan empat pemda.
post a comment | filed under Akuntansi | tags: BPK, Laporan Keuangan Pemda
» posted on Friday, November 14th, 2008 at 10:26 pm by aaron
Cuma Satu Persen Laporan Pemda Masuk Kategori Wajar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) masih mengecewakan dan merosot secara konsisten. Indikasinya, persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai baik atau masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian hanya satu persen.
2 comments | filed under Akuntansi | tags: Akuntansi, BPK, Laporan Keuangan Pemda, Opini, wajar tanpa pengecualian
