» POLING OPINI
» Galeri
» Tag
akuntan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan APBN audit audit fee bailout Bank Bank Century BBM BI BPK bursa Capital Ekonomi IFRS Indeks Persepsi Korupsi Inflow intermeso Keuangan Daerah Korupsi kredit krisis laporan keuangan Laporan Keuangan Pemda Likuiditas moratorium nilai tukar rupiah Opini pajak Pemekaran Pengawasan Intern Perbankan PSAK Resesi Rupiah salah saji sistem keuangan Sistem Pengendalian Internal soft skill suku bunga Tax Amnesty Umum Utang wajar tanpa pengecualian» Statistik
» maps.amung.us
» Komentar Terbaru
- maurice dake on Akuntabilitas Talangan Century
- maurice dake on Cuma Satu Persen Laporan Pemda Masuk Kategori Wajar
- Puspitaningrum on Final Audit Internal 2009
- evianti on Protected: Diskusi Skripsi
- Kusumawati Sitorus on Protected: Diskusi Skripsi
- Cornelia Matani on Protected: Diskusi Skripsi
» Arsip
- January 2010 (8)
- December 2009 (16)
- November 2009 (10)
- October 2009 (12)
- September 2009 (1)
- August 2009 (4)
- July 2009 (4)
- June 2009 (4)
- May 2009 (7)
- April 2009 (7)
- March 2009 (14)
- February 2009 (16)
- January 2009 (10)
- December 2008 (11)
- November 2008 (29)
- October 2008 (30)
Posts Tagged ‘laporan keuangan pemerintah daerah’
» posted on Wednesday, October 29th, 2008 at 7:29 pm by aaron
Tidak Adanya SPIP Lemahkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Penyebab tidak diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah karena masih dijumpai banyak kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kelemahan yang paling mendasar adalah tidak adanya sistem pengendalian intern.
post a comment | filed under Umum | tags: BPK, laporan keuangan pemerintah daerah, Opini, Sistem Pengendalian Intern (SPI), Umum, wajar tanpa pengecualian
