» POLING OPINI
» Galeri
» Tag
akuntan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan APBN audit audit fee bailout Bank Bank Century BBM BI BPK bursa Capital Ekonomi IFRS Indeks Persepsi Korupsi Inflow intermeso Keuangan Daerah Korupsi kredit krisis laporan keuangan Laporan Keuangan Pemda Likuiditas moratorium nilai tukar rupiah Opini pajak Pemekaran Pengawasan Intern Perbankan PSAK Resesi Rupiah salah saji sistem keuangan Sistem Pengendalian Internal soft skill suku bunga Tax Amnesty Umum Utang wajar tanpa pengecualian
» maps.amung.us
» Komentar Terbaru
- Vino Satria Hidayat on Soal Ujian Akhir Semester Teori Portofolio dan Manajemen Investasi (TPMI) 2010
- Vino Satria Hidayat on intermezzo:Jika Wanita Diumpamakan Ikan, Kategori Ikan Apakah yang Jadi Favorit Anda?
- maurice dake on Intermeso:Saat Apple Melengserkan Microsoft dari Takhta Teknologi
- maurice dake on Pemekaran Melawan Efisiensi
- Tuti Mulyani on BPK Diaudit KAP Wisnu B Soewito & Rekan
- maurice dake on Dampak Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap Bisnis
» Arsip
- August 2010 (1)
- July 2010 (6)
- June 2010 (4)
- May 2010 (1)
- April 2010 (1)
- March 2010 (1)
- January 2010 (8)
- December 2009 (16)
- November 2009 (10)
- October 2009 (12)
- September 2009 (1)
- August 2009 (4)
- July 2009 (4)
- June 2009 (4)
- May 2009 (7)
- April 2009 (7)
- March 2009 (14)
- February 2009 (16)
- January 2009 (10)
- December 2008 (11)
- November 2008 (29)
- October 2008 (30)
Posts Tagged ‘Opini’
» posted on Wednesday, June 2nd, 2010 at 10:55 pm by aaron
Penyerahan LKPP Tahun 2009
Sesuai dengan amanat UU No. 15 Tahun 2004 dan UU No. 15 Tahun 2006, pada Selasa, 1 Juni 2010, Ketua BPK RI, Hadi Poernomo, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 kepada Pimpinan DPR, yang diwakili Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso. Kegiatan yang berlangsung di Gedung DPR ini dihadiri seluruh Anggota BPK RI dan para pejabat eselon I BPK RI.
Dalam sambutannya, Ketua BPK RI menyatakan bahwa BPK RI memberi opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP/qualified opinion) atas LKPP Tahun 2009. Ini berarti, terjadi peningkatan opini dari tahun-tahun sebelumnya, yaitu pada 2004 s.d. 2008 dimana LKPP mendapat opini Tidak Menyatakan Pendapat (Disclamier) dari BPK. “Peningkatan opini ini tidak lepas dari upaya pemerintah meningkatkan penyajian laporan keuangan kementerian/lembaga,” tambah Ketua BPK. Selain itu, pemerintah juga telah melaksanakan rekomendasi BPK.
Terdapat kemajuan yang signifikan pada opini atas laporan keuangan kementerian/lembaga. Jumlah Kementerian Lembaga yang mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP/unqualified opinion) meningkat dari 7 pada 2006, menjadi 16 pada 2007, kemudian menjadi 35 pada 2008, dan pada 2009 menjadi 45. Perbaikan opini terjadi antara lain di Kepolisian, Kejaksaan Agung, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian Dalam Negeri.
Pemberian opini WDP terkait dengan permasalahan ketidaksesuaian antara klasifikasi anggaran dan realisasi penggunaan, permasalahan dalam pelaksanaan inventarisasi dan penilaian (IP) aset tetap, serta pemerintah belum mencatat kewajiban dana pensiun dan tunjangan hari tua akibat kenaikan gaji PNS pada 2007 s.d. 2009. BPK juga menemukan permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Dalam kesempatan ini, BPK berharap agar pemerintah dan DPR segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. (sumber: www.bpk.go.id, 2 Juni 2010)
post a comment | filed under Keuangan Daerah | tags: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), Opini, Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
» posted on Friday, November 14th, 2008 at 10:26 pm by aaron
Cuma Satu Persen Laporan Pemda Masuk Kategori Wajar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) masih mengecewakan dan merosot secara konsisten. Indikasinya, persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai baik atau masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian hanya satu persen.
2 comments | filed under Akuntansi | tags: Akuntansi, BPK, Laporan Keuangan Pemda, Opini, wajar tanpa pengecualian
» posted on Wednesday, October 29th, 2008 at 7:29 pm by aaron
Tidak Adanya SPIP Lemahkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Penyebab tidak diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah karena masih dijumpai banyak kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kelemahan yang paling mendasar adalah tidak adanya sistem pengendalian intern.
post a comment | filed under Umum | tags: BPK, laporan keuangan pemerintah daerah, Opini, Sistem Pengendalian Intern (SPI), Umum, wajar tanpa pengecualian
» posted on Thursday, October 23rd, 2008 at 10:21 pm by aaron
post a comment | filed under Akuntansi | tags: APBN, Opini, Pembukuan
