Pemekaran Daerah Boros

Pemekaran daerah secara tak terpola seperti selama ini hanya menghasilkan pemborosan anggaran. Meski anggaran sudah dibelanjakan dalam jumlah besar untuk daerah baru, hasilnya tidak sepadan dengan pelayanan kepada masyarakat yang seharusnya meningkat.

Pengamat perimbangan keuangan sekaligus guru besar Universitas Indonesia (UI), Bambang Brodjonegoro, mengungkapkan hal tersebut di Jakarta, Sabtu (7/2).

Pemekaran Perberat Bisnis

Pemekaran daerah sejak tahun 2000 hingga saat ini menimbulkan beban tambahan bagi pelaku usaha. Tambahan masalah itu adalah mengecilnya skala ekonomi yang dibatasi wilayah administratif. Lalu, aturan daerah yang kian beragam membuat berbisnis menjadi lebih rumit.

Pemekaran 12 Kabupaten/Kota Baru

DPR bersama pemerintah dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu (29/10), menyetujui pembentukan 12 kabupaten/kota baru. Dengan tambahan daerah baru tersebut, Indonesia saat ini terdiri atas 33 provinsi dan 489 kabupaten/kota.

Selain itu, juga disepakati bahwa calon Kabupaten Meranti (Riau), Maibrat (Papua Barat), dan calon Provinsi Tapanuli (pemekaran Provinsi Sumatera Utara) akan segera dibahas pada masa persidangan berikutnya sembari menanti kelengkapan administrasi berupa persetujuan elemen pemerintahan daerah.