Format Baru Atasi Krisis

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan merevisi nota kesepakatan tentang protokol penanggulangan krisis keuangan. Protokol ini sempat dipakai menghadapi krisis keuangan pada 2008, yang berujung penyelamatan Bank Century.

Jika nota kesepakatan atau MOU ini kurang ampuh dalam menangkal krisis, pemerintah juga mempersiapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu yang hampir sama dengan Perppu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan atau JPSK.

Menggugat Integritas Industri Keuangan Kita

Kasus penyelewengan dana nasabah di Bank Century dan Sarijaya Permana Sekuritas telah menimbulkan berbagai persoalan baru dalam kehidupan sehari-hari para korban. Lebih dari itu, masyarakat semakin gencar mempertanyakan integritas industri keuangan kita. Kepercayaan adalah sebuah taruhan teramat besar bila kedua kasus ini tak kunjung selesai.

Laba Bank Merosot

Laba bersih perbankan nasional tahun 2008 merosot 13 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Anjloknya laba dipicu oleh mengecilnya margin bunga bersih akibat perang bunga dana dan kerugian transaksi derivatif.

Data Bank Indonesia (BI) menyebutkan, laba bersih perbankan nasional tahun 2008 tercatat Rp 30,61 triliun, turun hampir 13 persen dibandingkan tahun 2007 yang senilai Rp 35 triliun. Laba perbankan nasional merupakan kumpulan laba 128 bank yang beroperasi di Indonesia.

Relaksasi Perlu Dilanjutkan

Perbankan mengharapkan Bank Indonesia melanjutkan relaksasi kebijakannya pada bulan-bulan berikut. Para bankir menilai paket kebijakan yang dikeluarkan Bank Indonesia pada Januari 2009 belum optimal untuk mendorong penyaluran kredit.

Direktur BNI Achmad Baiquni, saat BNI Media Gathering, akhir pekan lalu di Jakarta, mengatakan, relaksasi kebijakan yang diumumkan Gubernur Bank Indonesia Boediono dalam Banker’s Dinner, pekan lalu, belum sepenuhnya sesuai keinginan industri perbankan. Contohnya, relaksasi yang terkait dengan penilaian kualitas aktiva.

BPD Masih Sekadar Jadi Kasir Pemda

Bank Indonesia menilai, peran bank pembangunan daerah belum optimal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. BPD masih cenderung berperan sebagai kasir pemerintah daerah.

Selain itu, menurut Gubernur Bank Indonesia Boediono, sinergi pemda dengan BPD dalam menggerakkan perekonomian juga lemah. ”Peran BPD hendaknya tidak hanya sekadar kasir daerah. BPD harus pula berperan sebagai agent of development dengan misi khusus untuk pengembangan ekonomi daerah,” katanya pada Lokakarya Asosiasi BPD (Asbanda)-Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia, Kamis (29/1) di Jakarta.

Jaga Stamina pada 2009

Tahun 2008 ibarat masa yang semula diharapkan manis, tetapi tiba-tiba menjadi pahit bagi industri perbankan. Saat perbankan tengah bersemangat bekerja, tecermin dari tingginya penyaluran kredit, tiba-tiba badai krisis datang, menghancurkan pasar keuangan domestik.

Bank Besar Harus Adil

Dalam kondisi sulit seperti saat ini, bank-bank besar yang kelebihan likuiditas sebaiknya membantu bank-bank kecil yang kesulitan likuiditas. Langkah ini diharapkan bisa melancarkan aliran kredit, menurunkan suku bunga, sekaligus mengurangi potensi kolapsnya bank-bank kecil.

Menurut Direktur Biro Riset Infobank Eko B Supriyanto, Jumat (28/11) di Jakarta, krisis yang kini terjadi menciptakan ketidakadilan di industri perbankan.

Sebanyak 39 Persen DPK Tak Masuk Penjaminan

Saat ini dana sebesar Rp 600 triliun atau 39 persen dari total dana pihak ketiga yang disimpan di perbankan nasional tidak masuk dalam program penjaminan pemerintah karena dananya di atas Rp 2 miliar per nasabah.

Sekitar Rp 300 triliun di antaranya dikhawatirkan akan keluar dari wilayah hukum Indonesia untuk mencari perlindungan ke negara-negara yang sudah memberlakukan program penjaminan penuh dari pemerintah.