» POLING OPINI
» Galeri
» Tag
akuntan Akuntansi Akuntansi Pemerintahan APBN audit audit fee bailout Bank Bank Century BBM BI BPK bursa Capital Ekonomi IFRS Indeks Persepsi Korupsi Inflow intermeso Keuangan Daerah Korupsi kredit krisis laporan keuangan Laporan Keuangan Pemda Likuiditas moratorium nilai tukar rupiah Opini pajak Pemekaran Pengawasan Intern Perbankan PSAK Resesi Rupiah salah saji sistem keuangan Sistem Pengendalian Internal soft skill suku bunga Tax Amnesty Umum Utang wajar tanpa pengecualian
» maps.amung.us
» Komentar Terbaru
- Vino Satria Hidayat on Soal Ujian Akhir Semester Teori Portofolio dan Manajemen Investasi (TPMI) 2010
- Vino Satria Hidayat on intermezzo:Jika Wanita Diumpamakan Ikan, Kategori Ikan Apakah yang Jadi Favorit Anda?
- maurice dake on Intermeso:Saat Apple Melengserkan Microsoft dari Takhta Teknologi
- maurice dake on Pemekaran Melawan Efisiensi
- Tuti Mulyani on BPK Diaudit KAP Wisnu B Soewito & Rekan
- maurice dake on Dampak Konvergensi International Financial Reporting Standards (IFRS) Terhadap Bisnis
» Arsip
- August 2010 (1)
- July 2010 (6)
- June 2010 (4)
- May 2010 (1)
- April 2010 (1)
- March 2010 (1)
- January 2010 (8)
- December 2009 (16)
- November 2009 (10)
- October 2009 (12)
- September 2009 (1)
- August 2009 (4)
- July 2009 (4)
- June 2009 (4)
- May 2009 (7)
- April 2009 (7)
- March 2009 (14)
- February 2009 (16)
- January 2009 (10)
- December 2008 (11)
- November 2008 (29)
- October 2008 (30)
Posts Tagged ‘wajar tanpa pengecualian’
» posted on Friday, November 14th, 2008 at 10:26 pm by aaron
Cuma Satu Persen Laporan Pemda Masuk Kategori Wajar
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai, kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Pemda) masih mengecewakan dan merosot secara konsisten. Indikasinya, persentase laporan keuangan pemerintah daerah yang dinilai baik atau masuk dalam kategori wajar tanpa pengecualian hanya satu persen.
2 comments | filed under Akuntansi | tags: Akuntansi, BPK, Laporan Keuangan Pemda, Opini, wajar tanpa pengecualian
» posted on Wednesday, October 29th, 2008 at 7:29 pm by aaron
Tidak Adanya SPIP Lemahkan Pengelolaan Keuangan Pemerintah
Penyebab tidak diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian oleh Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah karena masih dijumpai banyak kelemahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Kelemahan yang paling mendasar adalah tidak adanya sistem pengendalian intern.
post a comment | filed under Umum | tags: BPK, laporan keuangan pemerintah daerah, Opini, Sistem Pengendalian Intern (SPI), Umum, wajar tanpa pengecualian
